Indonesia mendorong penguatan kolaborasi antarnegara Global South guna mempercepat penerapan ocean accounting atau Neraca Sumber Daya Laut (NSDL). Upaya ini dilakukan melalui penyelenggaraan South-South Ocean Accounting Exchange (SSOAE) 2026 yang digelar di Bogor, Jawa Barat, baru-baru ini.
Forum tersebut dihadiri oleh perwakilan pemerintah, akademisi, praktisi, serta mitra pembangunan dari lebih dari 18 negara. Dari pertemuan ini, lahir Bogor Action Plan sebagai kesepakatan strategis bersama untuk mendorong pengelolaan kelautan berbasis data yang berkelanjutan.
Bogor Action Plan dirancang sebagai panduan aksi kolektif dalam mempercepat implementasi ocean accounting di negara-negara Global South. Fokus utamanya mencakup integrasi data lintas sektor, sekaligus menjawab sejumlah tantangan seperti fragmentasi data, keterbatasan kapasitas, serta belum optimalnya keterkaitan dengan pembiayaan.
Rencana aksi ini mengusung lima langkah strategis, yakni penguatan sistem data, pengembangan pembiayaan ekonomi biru, peningkatan tata kelola dan komitmen politik, penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui kolaborasi antarnegara, serta perluasan implementasi hingga ke tingkat daerah.
“NSDL mengintegrasikan data lingkungan, ekonomi, dan sosial kelautan sehingga mampu memberikan gambaran menyeluruh dan terukur dalam pengelolaan sumber daya laut,” ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara dalam siaran resmi di Jakarta, Rabu (8/4).
Ia menambahkan, NSDL menjadi instrumen penting dalam mendukung kebijakan ekonomi biru. Sementara itu, SSOAE berperan sebagai wadah pertukaran pengetahuan dan pengalaman untuk mempercepat penerapan NSDL sebagai dasar pengambilan kebijakan kelautan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Di tingkat global, NSDL berkembang sebagai kerangka yang menghubungkan aset sumber daya laut dengan manfaat ekonomi dan sosial. Pendekatan ini mendukung berbagai aspek, mulai dari perencanaan ruang laut, pengelolaan karbon biru, hingga perikanan berkelanjutan dan pembangunan wilayah pesisir.
Di dalam negeri, pengembangan NSDL terus diperkuat melalui berbagai inisiatif, seperti uji coba di kawasan konservasi laut dan wilayah pengelolaan perikanan, serta penguatan regulasi dan kelembagaan. Implementasinya membutuhkan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan ketersediaan data, keselarasan metodologi, serta optimalisasi pemanfaatannya dalam kebijakan.
SSOAE 2026 dihadiri oleh perwakilan pemerintah, akademisi, praktisi, serta mitra pembangunan dari lebih dari 18 negara. ©KKP
Sebagai salah satu penggerak utama dalam pengembangan ocean accounting global, Indonesia juga berperan aktif dalam Global Ocean Accounts Partnership (GOAP). Sejak 2023, KKP ditunjuk sebagai co-chair GOAP bersama Charles Darwin Foundation, yang mencerminkan komitmen dalam mendorong kolaborasi global dan praktik terbaik pengelolaan kelautan berkelanjutan.
Direktur Sekretariat GOAP, Ben Milligan, menekankan pentingnya kerja sama antarnegara Global South. “Kerja sama ini penting untuk memastikan ocean accounting tidak hanya menjadi konsep, tetapi benar-benar diimplementasikan dalam kebijakan pembangunan,” ungkapnya.
Dukungan internasional juga datang dari Perwakilan British Embassy, Alex Lau, yang menyampaikan komitmen Pemerintah Inggris dalam memperkuat implementasi ocean accounting melalui kemitraan dan skema pembiayaan berkelanjutan.
Dari kalangan akademisi, Rektor IPB, Alim Setiawan Slamet, menyoroti peran perguruan tinggi dalam memperkuat kapasitas melalui pendidikan dan riset, sekaligus mendorong inovasi dalam tata kelola kelautan yang berkelanjutan.
Sebagai bagian dari rangkaian SSOAE, turut diselenggarakan Lokakarya Nasional NSDL yang menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis. Beberapa di antaranya meliputi penguatan integrasi data, standardisasi valuasi ekosistem, pengembangan dashboard NSDL, serta pemanfaatannya dalam kebijakan pembangunan kelautan.
Ke depan, Indonesia berkomitmen untuk terus mengembangkan NSDL sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional yang selaras dengan kebijakan ekonomi biru. Pendekatan ini sejalan dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, yang menekankan keseimbangan antara aspek ekologi dan ekonomi, serta pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.
