Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong revitalisasi tambak di Pantai Utara (Pantura) Jawa. Terbaru, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB) KKP menggelar konsultasi publik (konblik) tahap I berupa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Konblik ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan revitalisasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi tetap aman bagi kelestarian lingkungan.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Tb Haeru Rahayu, menegaskan bahwa KLHS merupakan syarat penting dalam perizinan pemanfaatan lahan kehutanan untuk program ini.
“KLHS ini menjadi instrument kunci untuk memastikan program revitalisasi tambak Pantura Jawa tetap berbasis ekonomi biru secara berkelanjutan dan ramah lingkungan tidak merusak ekosistem pesisir dan lingkungan sekitar,” tegas Tebe melalui siaran pers KKP.
Tebe menjelaskan bahwa tambak di Pantura Jawa memiliki potensi besar, tetapi masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi lingkungan, tata kelola, maupun ekonomi. Saat ini, banyak tambak yang tidak produktif, masih menggunakan metode budidaya tradisional, serta belum dilengkapi tandon air dan instalasi pengolahan limbah (IPAL). Akibatnya, tambak rentan terserang penyakit dan produktivitasnya pun masih rendah, hanya sekitar 0,6 ton per hektare per tahun.
Baca juga: Perdagangan karbon di sektor kelautan ditargetkan mulai tahun ini
Pada tahap awal tahun 2025, program revitalisasi tambak di Pantura Jawa akan dimulai di Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu dengan target 20 ribu hektar. Program ini bertujuan meningkatkan produktivitas tambak yang kurang optimal sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional dengan pendekatan ekonomi biru yang berkelanjutan.
“Kami proyeksikan target produksi ikan nila salin dari 20 ribu hektar dengan program revitalisasi di empat lokasi kabupaten tersebut akan menghasilkan sekitar 1,56 juta ton ikan nila salin. Nah, dengan asumsi harga jual Rp 25 ribu per kg saja, maka akan terjadi perputaran uang hingga mencapai triliunan Rupiah per tahun,” ungkap Tebe.
Dukungan berbagai pihak
Untuk mencapai target revitalisasi tambak Pantura Jawa pada 2025, KKP membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Khususnya dalam tahapan KLHS, KKP memerlukan kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan agar pemanfaatan lahan kehutanan dapat berjalan sesuai prosedur dan memberikan hasil yang optimal.
Revitalisasi tambak ini juga diharapkan membawa dampak ekonomi yang luas, mulai dari pertumbuhan UMKM, peningkatan lapangan kerja, hingga perbaikan infrastruktur seperti akses transportasi, logistik, telekomunikasi, jaringan listrik, sarana pendidikan, serta peningkatan pendapatan daerah.
“Tentunya terciptanya multiplier effect dari revitalisasi tambak di Pantura Jawa diharapkan dukungan penuh dari kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan keberhasilan secara berkelanjutan,” ungkap Tebe.
