Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menekankan pentingnya memperkuat ekosistem karbon biru dalam mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Penguatan ini telah menjadi fokus utama Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim PBB 2023 atau Conference of the Parties (COP28) di Dubai, Uni Emirat Arab, beberapa waktu lalu.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP, Victor Gustaaf Manoppo, menyoroti bahwa ekosistem karbon biru, sebagai solusi berbasis alam, dapat memberikan kontribusi besar untuk mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
“Kita perlu mengambil tindakan nyata sebelum terlambat. Pendekatan-pendekatan seperti solusi berbasis alam dan adaptasi berbasis ekosistem dapat menjadi bagian dari tindakan nyata tersebut,” kata Victor pada sesi Unlocking the Potentials of Nature Based Solutions for Adaptation and Mitigation of Climate Change.
Indonesia memiliki 3,3 juta hektar hutan bakau dan 1,8 juta hektar padang lamun yang berpotensi sebagai karbon biru. © KKP
Victor lebih lanjut menyatakan bahwa Indonesia memiliki 17 persen cadangan karbon biru global, memberikan kesempatan besar bagi negara ini untuk menggunakan ekosistem karbon biru sebagai cara menghadapi masalah perubahan iklim.
“Selain memiliki sekitar 3,3 juta hektar hutan bakau, kita juga memiliki 1,8 juta hektar lamun yang kemampuannya menyerap karbon 3-4 kali lebih tinggi dibanding ekosistem darat,” ujar Victor, dikutip dari siaran Pers KKP (15/12).
Baca juga: Rumput laut jadi andalan blue food
Manajemen karbon biru dalam konteks perubahan iklim telah menjadi bagian integral dari kebijakan ekonomi biru yang KKP sedang terapkan melalui lima program prioritas. Program-program ini mencakup perluasan kawasan konservasi laut; perikanan tangkap terukur berbasis kuota; pembangunan perikanan budidaya laut, pesisir, dan darat yang ramah lingkungan; pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; serta pengelolaan sampah plastik di laut.
Dalam acara tersebut, Victor mengajak semua pihak untuk kolaborasi dan berkontribusi mengatasi masalah-masalah perubahan iklim.
“Kami menyadari bahwa penanganan perubahan iklim merupakan tantangan yang kompleks yang membutuhkan komitmen dan solusi yang beragam. Mitigasi dan tindakan adaptasi di laut dan wilayah pesisir akan menentukan jalan kita menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan Tangguh,” ujarnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves, Nani Hendiarti menyebutkan bahwa Indonesia memiliki peluang besar dalam pengembangan Nature-based Solutions (NBS) dengan 15% dari potensi global berada di negara ini. Pemerintah berencana menggarap peta jalan karbon biru yang didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon, yang akan memperkuat strategi optimalisasi karbon biru.
“Sektor kelautan dan karbon biru juga akan kami masukkan kedalam target nationally determined contribution (NDC),” ucap Nani.
***
Foto utama: © Canva
