Indonesia membutuhkan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Kekayaan alam dan geografis saat ini seharusnya mendapatkan perhatian lebih untuk dimanfaatkan sebagai bioekonomi yang berbasis pada keanekaragaman hayati (biodiversity). enggabungan kekayaan alam dari dua wilayah, daratan dan perairan, mampu membuat Indonesia menjadi pemimpin dunia dalam keanekaragaman hayati.
Bambang Brodjonegoro, Mantan Menteri Perencanaan Pembangungan Nasional Republik Indonesia (2016 – 2019) dalam Indonesia Development Forum 2023 yang diselenggarakan pada 18 – 19 Desember 2023 lalu di Batam, Kepulauan Riau menjelaskan bahwa kelebihan Indonesia dalam hal bio-economy adalah green plus blue. Yang artinya, potensi pertumbuhan ekonomi bukan hanya bisa didapatkan dari industri di daratan tetapi juga perairan.
“Green plus blue ini, kita harapkan bisa menjadi salah satu potensi pemecah dead lock pertumbuhan ekonomi yang stagnan sekitar 5% per-tahun,” kata Bambang.
Sektor perikanan dan pariwisata memiliki potensi besar dalam pembangunan ekonomi biru. ©Youtube/BappenasRI
Tantangan sosial ekonomi pesisir
Perlu disadari bahwa 70% penduduk Indonesia tinggal di daerah pantai dan bergantung pada wilayah tersebut, baik sebagai sumber pendapatan bagi nelayan maupun sumber pangan. Bahkan, lebih dari 50% protein dihasilkan dari makanan laut. Maka, dapat dikatakan bahwa sektor perairan mampu menolong banyak penduduk.
Baca juga: Rumput laut jadi andalan blue food
Sayangnya, berdasarkan data BPS, diketahui bahwa kelompok penduduk miskin di tanah air masih didominasi oleh dua kelompok, yakni petani dan nelayan. Banyaknya penduduk yang tinggal di pesisir tidak menutup kenyataan banyaknya kantung-kantung kemiskinan yang tersebar di sana.
Selain itu, low elevation coastal zones (LECZ) atau daerah pantai yang sangat rendah, yang salah satu penyebabnya adalah penggunaan air tanah berlebihan, juga menjadi tantangan yang harus dihadapi selain kemiskinan. Banyak noktah-noktah merah yang tersebar di seluruh daerah pesisir Indonesia yang termasuk dalam kategori tersebut, namun yang paling mengkhawatirkan berada di sepanjang Pantai Utara Jawa. Hal ini, disebabkan padatnya penduduk yang bergantung kepada laut sehingga tidak dapat menghindari kemiskinan yang cukup tinggi pada daerah tersebut.
“Kalau tadi potensi ekonomi datang dari perikanan dan pariwisata, masalah terbesarnya untuk pembangunan (ekonomi biru) kita, salah satunya adalah membantu saudara-saudara kita yang tinggal di daerah pantai tersebut, terutama Pantai Utara Jawa,” tegas Bambang.
Fokus pada sustainability
Reorientasi dari strategi maritim di Indonesia sudah saatnya dilakukan untuk membantu mengatasi tantangan tersebut. Sustainability mau tidak mau menjadi kunci dalam memanfaatkan wilayah perairan negeri ini.
Bambang menyampaikan ada beberapa aspek yang harus diperkuat untuk menjaga keberlanjutan ekonomi biru. Pertama, sustainability di sektor perikanan dengan salah satunya menjaga terumbu karang sebagai rumah bagi biota-biota laut untuk berkembang, sehingga sumberdaya menjadi lebih banyak dan nelayan lebih mudah meningkatkan produksinya. Kedua menjaga marine phytoplankton sebagai sumber nutrisi dan carbon sink, yang harus dikapitalisasi potensinya sebagai carbon credit.
Potensi carbon credit sendiri di Indonesia sangat luar biasa karena negeri ini termasuk ke dalam salah satu dari tiga negara dengan hutan tropis terbesar di dunia, dan luasnya daerah laut menjadi pembeda kekayaan alam yang ada dari dua negara dengan hutan tropis lain seperti Brazil dan Kongo. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan untuk mencari carbon credit yang berasal dari laut.
Aspek ketiga yang harus diperkuat adalah potensi energi terbarukan. Menurut Bambang, potensi floating solar panel di daerah pantai yang tidak terlalu bergelombang dan potensi angin menjadi potensi-potensi lain yang juga harus ditingkatkan untuk membantu pembangungan dan belerlanjutan ekonomi biru. Bahkan, energi terbarukan yang berasal dari bio-fuel di masa depan juga tidak menutup kemungkinan berasal dari laut.
Ekonomi biru berbasis perikanan
Satu hal lain terkait blue economy adalah perikanan, Indonesia saat ini menduduki peringkat kedua sebagai produsen perikanan di dunia setelah Tiongkok. Namun, kemampuan ekspor yang dimiliki masih berada di peringkat 10. Hal itu, dikarenakan permintaan pasar domestik yang sangat tinggi sehingga menganalkan pasar lokal. Namun rendahnya ekspor juga disebabkan kualitas dari ekspor hasil perikanan yang masih tinggi tingkat penolakannya.
Baca juga: Indonesia tekankan pentingnya karbon biru sebagai solusi perubahan iklim di COP28
Alasan kontaminasi terhadap biota laut hasil produksi di Indonesia menjadi alasan utama negara-negara asing menolak ekspor produksi ikan. Isu kontaminasi ini, erat hubungannya dengan pencemaran lingkungan. Laut tidak dapat dipisahkan dari darat. Sumbangan limbah yang terdapat di laut datang dari darat sehingga kita butuh penerapan ekonomi sirkuler yang lebih baik lagi.
Tiga dimensi strategi pengembangan ekonomi biru yang direkomendasikan Bambang Brodjonegoro. ©Youtube/BappenasRI
Bambang pun memberikan rekomendasi yang dapat dilakukan untuk mendukung pembangun blue economy yang lebih baik di masa depan. Rekomendasi tersebut diantaranya,
- Memperbaiki kualitas ekspor dengan mencegah kontaminasi,
- Penambahan nilai dan diversifikasi untuk memastikan agar ikan yang dijual oleh produsen dalam hal ini nelayan tidak murah,
- Menekan illegal fishing dan membantu nelayan menemukan lokasi ikan yang banyak dengan menggunakan teknologi satelit,
- Investasi yang serius dalam penelitian dan pengembangan sektor akuakultur,
- Memperkuat komunitas-komunitas pesisir,
- Memperbaiki keuangan masyarakat pesisir khususnya, yang bekerja sebagai nelayan,
- Pemberian pendidikan dan pelatihan untuk melakukan keberlangsungan perikanan,
- Memperluas area konservasi untuk ekosistem mangrove, lamun, dan terumbu karang,
- Mengimplementasikan manajemen integrasi limbah, dan
- Serius dalam mengurangi emisi karbon.
Untuk melaksanakan sepuluh rekomendasi tersebut tentu tidak lepas dari peran kolaborasi bersama pemerintah yang salah satunya berasal dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas. Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa dalam kesempatan yang sama juga menjabarkan peta jalan ekonomi biru sebagai langkah pengembangan yang berkelanjutan dan inklusif, melalui empat pilar utama. Pertama, mengamankan laut yang sehat, tangguh, dan produktif. Kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan secara lingkungan. Ketiga, meningkatkan kesehatan, kesejahteraan, dan kemakmuran bersama. Terakhir, menciptakan lingkungan yang mendukung secara keseluruhan.
Apabila empat pilar utama dan rekomendasi Bambang Brodjonegoro tersebut mampu dikolaborasikan dan dilaksanakan dengan baik, tidak menutup kemungkinan bahwa proyeksi nilai tambah ekonomi berbasis perairan atau ekonomi biru akan mencapai angka USD30 triliun pada 2030, mengingat juga strategisnya wilayah perairan di Indonesia yang menjadi penghubung lalu lintas perairan internasional melalui tiga jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Sekaligus, mampu meningkatkan efektivitas perlindungan habitat dan bio-diversity, menurunkan gas rumah kaca, dan menciptakan 12 juta lapangan kerja pada 6 tahun mendatang.
***
Penulis: Firyalfatin
Editor: Asep Bulkini
