Pada tahun 2022, nilai impor udang di pasar global mencapai USD30,36 miliar atau meningkat 7% dari tahun sebelumnya. Jika dilihat dalam kurun waktu 2017-2022, nilai transaksi udang memiliki tren pertumbuhan yang positif dengan nilai CAGR (Compound Annual Growth Rate) sebesar 6,38 persen. Indonesia sendiri pada 2022 mampu meraup transaksi senilai USD2,16 miliar atau sekitar 7% dari total transaksi udang dunia. 

Top importir udang dunia saat ini masih dipegang oleh Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa yang mendominasi lebih dari 50% pasar global. Dua pasar itu mengendalikan negara-negara produsen udang dunia, seperti Indonesia, melalui sertifikasi yang harus dipenuhi jika produk udangnya ingin masuk pasar mereka.

Indonesia menjual 70% udangnya ke pasar AS atau setara dengan 8,4% total pangsa pasar AS. Sedangkan di Eropa porsinya masih sangat kecil sebesar 0,4%. Minimnya penetrasi di pasar Eropa disebabkan persyaratan sertifikasinya yang lebih ketat dan kompleks dibanding pasar AS. Selain itu, pasar Eropa juga menerapkan tarif sebesar 4% bagi produk perudangan asal Indonesia.

“Jadi udang kita untuk pasar Eropa memiliki harga yang lebih mahal karena adanya tarif tersebut,” kata Harry Yuli Susanto, Direktur PT. Alter Trade Indonesia (PT ATINA) di Seminar Nasional dan Shrimp Action Forum 2023 bertema “Revitalisasi Tambak Rakyat Tradisional” baru-baru ini (9/11).

Tantangan sertifikasi

Sementara itu di pasar Asia seperti Tiongkok dan Korea Selatan, pangsa pasar Indonesia relatif kecil dengan persentase masing-masing sebesar 1,1%, dan 0,6%. Padahal Tiongkok potensinya sangat besar seiring dengan pertumbuhan impornya pada tahun lalu yang mencapai 54,8%. Adapun di pasar Korsel, kendalanya terletak pada persyaratan produk yang semakin kompleks dalam dua tahun terakhir. Termasuk produk udang beku yang harus bebas dari AHPND dan white spot.

Baca juga: Manajemen budidaya udang: Back to basic dan melangkah lebih tepat

Indonesia cukup percaya diri jika produk yang diminta Korsel berupa olahan, namun permintaannya dalam bentuk head-on dan headless. “Kita tidak bisa memenuhi itu karena terlalu berisiko,” ungkapnya. Sementara di pasar Asia lainnya seperti Jepang, Indonesia memiliki pangsa pasar yang relatif lebih baik, yakni sebesar 8,4%.

Selain sertifikasi dan peraturan yang kompleks di beberapa negara tujuan. Kendala lain yang masih dihadapi industri udang di Indonesia, khusunya di level processing, adalah kurangnya bahan baku udang yang menyebabkan harganya jadi mahal dan daya saing produk olahan jadi lemah. Sementara sejak tahun 2016 pasar global didominasi oleh India dan Ekuador. Mereka mampu berdaya saing karena bisa mendapatkan bahan baku udang yang lebih murah sehingga ongkos produksinya jadi lebih efisien.

Harry Yuli

Direktur PT ATINA Harry Yuli saat presentasi di acara Seminar Nasional & Shrimp Action 2023 yang digelar secara hybrid. ©Youtube/Bappenas

Namun demikian, Harry menjelaskan bahwa potensi pasarnya tetap terbuka bagi industri udang Indonesia. Ia menilai produksi di level processing masih bisa meningkat tanpa perlu investasi baru selama bahan baku udangnya mencukupi. Menurutnya rata-rata utilitas pabrik pengolahan saat ini masih 40-50%. Potensi pasarnya pun masih terbuka yang terlihat dari tren produk olahan udang yang terus meningkat. Pada tahun 2022, proporsi produk olahan meningkat menjadi 21%. Sementara proporsi udang beku sebesar 78% dan 1% sisanya produk udang non-beku.

Peluang sekaligus tantangan lainnya yang sedang dihadapi adalah adanya peningkatan permintaan udang yang mempunyai citra posittif atas nama sustainable seafood. Potensi ini langsung dihadapkan pada tantangan sertifikasi yang semakin berat. Tantangan semakin rumit bagi petambak kecil yang menghadapi kesulitan finansial. Menurut Harry, satu sertifikasi saja bisa membutuhkan biaya yang sangat besar, sekitar Rp150-200 juta.

Tantangan sertifikasi tidak hanya sebatas pembayaran, melainkan juga kesiapan pelaku usaha menjawab pertanyaan terkait ketelusuran udang dan proses produksinya. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga terkait lainnya untuk bersama-sama mengatasi hambatan sertifikasi ini karena chain of custody-nya yang sangat kompleks.

Baca juga: Tantangan dan strategi menghadapi penyakit pada budidaya udang

“Bagaimana supply chain dari produk udang ini, baik itu pakan, hatchery, pengolahan itu sendiri, semua harus bersatu.  Harus bersama-sama membangun ketertelusurannya,” jelasnya.

Strategi tingkatkan produktivitas petambak kecil

Dalam menjawab peluang dan tantangan industri udang nasional, Harry menyoroti besarnya potensi petambak kecil atau tradisional, sebab sistem ini menguasai 82% lahan produksi udang. Sementara secara volume, produksi udang didominasi oleh tambak-tambak semi-intensif dan intensif yang hanya menguasai lahan 18%. Menurutnya, “82% area ini adalah raksasa yang sedang tidur yang perlu kolaborasi untuk membangunkannya, agar bisa meningkatkan produksi dan menyuplai kebutuhan bahan baku secara nasional.”

PT ATINA sendiri telah melakukan pemetaan permasalahan di tambak-tambak tradisional, mulai dari masalah teknis produksi, lingkungan, SDM, hingga akses terhadap permodalan. Menurut Harry, pihaknya pertama-pertama memotivasi mitra petambak kecil mereka melalui pembelian udang semua ukuran, terutama untuk komoditas udang windu yang selama ini permintaan pasarnya didominasi udang ukuran besar. Konsekuensinya, ATINA harus mencari segmen pasar berbagai ukuran. 

ATINA juga mencoba berbagi peran dengan banyak pihak dan mendorong keterlibatan pemerintah untuk bisa berkolaborasi melakukan pelatihan bagi petambak, khususnya aplikasi teknologi dan kemampuan membaca data.

Selain itu, kesetaraan gender juga memiliki peran kuat dalam meningkatkan produktivitas petambak karena nyatanya jadwal panen kerap dipengaruhi oleh cashflow rumah tangga. Sehingga dalam hal ini, para istri petambak perlu juga melek mengenai usaha dan investasi budidaya udang dan bisa turut memberikan dukungan. 

Dari aspek finansial, Harry  mendorong adanya asuransi bagi para petambak dan akses yang lebih luas kepada bank untuk mendukung pembiayaan selama siklus produksi. Selain itu, ia juga mengadakan sekolah lapangan sebagai media belajar dan berkembang bagi para petambak kecil.

“Sekolah lapang inilah yang  kita dorong untuk saling berbagi, karena kadang kala permasalahan satu dan yang lain ini berbeda, atau permasalahan sama kadang kala solusinya yang diperlukan diperlukan juga berbeda, bergantung kondisi di masing-masing tambak,” jelasnya.

***

Penulis: Firyalfatin
Editor: Asep Bulkini