Shrimp Club Indonesia (SCI) melakukan pertemuan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta pada Kamis (18/1). Dalam pertemuan tersebut, perwakilan SCI menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono, terkait langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam industri perudangan yang terjadi akhir-akhir ini.
Dalam pertemuan tersebut, SCI menyampaikan dua masalah utama industri perudangan,yaitu penurunan produksi udang pada tahun 2023 dan tren penurunan harga yang terus berlanjut. Menurut laporan SCI, produksi udang pada tahun 2022 mencapai 365.000 ton, namun turun 9,5 persen menjadi 350.000 ton pada tahun 2023. Penurunan produksi udang ini juga diikuti oleh penurunan produksi pakan udang sebesar 11,5 persen, yaitu dari 390.000 ton menjadi 345.000 ton antara tahun 2022 dan 2023.
Menurut SCI, harga udang turun karena beberapa alasan, termasuk kondisi ekonomi global, ketergantungan pada pasar Amerika Serikat (AS), berkurangnya permintaan dari AS, peningkatan produksi dari negara-negara lain, dan baru-baru ini, adanya petisi anti-subsidi (CVD) dan anti-dumping (AD) dari AS. Akibatnya, beberapa cold storage mengurangi pembelian udang dan berdampak pada keseimbangan supply-demand udang.
Baca juga: Manajemen budidaya udang: Back to basic dan melangkah lebih tepat
Penurunan harga udang tersebut memberikan efek berganda bagi sektor produksi. Antara lain mencakup penundaan waktu tebar udang, pengurangan kepadatan udang di tambak, penundaan perluasan tambak, penundaan investasi dari para investor, penutupan tambak di beberapa daerah, dan akhirnya, menurunnya jumlah produksi udang.
Rekomendasi dan hasil audiensi
Karena berbagai permasalahan tersebut, SCI memberikan beberapa rekomendasi berikut kepada KKP:
- Pembukaan akses pasar baru luar negeri dan dalam negeri
- Kemudahan & kejelasan dalam berinvestasi
- Penyederhanaan perizinan
- Kejelasan Rencana Tata Ruang Wilayah
- Penyediaan infrastruktur
- Penyediaan SDM yang berkualitas à Shrimp School
- Sertifikasi
Dalam laporan audiensi tersebut, SCI mencatat bahwa untuk menyiasati permasalahan harga udang, Menteri KP akan mendorong peningkatan kualitas produk dan mencari peluang di pasar internasional, terutama di Tiongkok dan Korea Selatan. MKP juga merencanakan penyelenggaraan Indonesia Seafood Expo tahun ini untuk mempertemukan produsen lokal dengan pembeli dari luar negeri.
Selain itu, untuk mengatasi masalah petisi CVD dan AD, pemerintah telah menunjuk Mayer Brown Firm sebagai pengacara berdasarkan rekomendasi dari asosiasi. KKP juga berkomitmen untuk menjalankan diplomasi dan mencari solusi lain guna menyelesaikan isu ini.
Sementara terkait perizinan, SCI meminta relaksasi atau moratorium perizinan-perizinan yang memberatkan para petambak. Sebagai responsnya, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mempertimbangkan untuk melakukan sentralisasi perizinan-perizinan tambak ke pusat.
***
Foto © SCI
