Prof. La Ode M. Aslan Guru Besar Universitas Halu Oleo dan Pemerhati Politik Rumput Laut
Ada satu komoditas yang tumbuh di laut Indonesia, tidak membutuhkan pupuk dalam pengertian pertanian konvensional, tidak perlu membuka hutan, mampu menyerap karbon, menjadi bahan pangan dan industri, serta menghidupi masyarakat pesisir. Komoditas itu adalah rumput laut.
Namun ironisnya, rumput laut masih sering diperlakukan sebagai komoditas kelas dua.
Pembudidaya bekerja keras di laut, tetapi nilai tambah terbesar justru sering dinikmati di luar sentra produksi. Rumput laut dijual sebagai bahan mentah, sementara produk bernilai tinggi—pangan fungsional, bahan farmasi, kosmetik, hidrokoloid, biomaterial, bioplastik, hingga berbagai produk industri—dikembangkan di tempat lain. Pertanyaannya sederhana: mengapa negara dengan laut yang begitu luas belum menjadikan rumput laut sebagai agenda besar pembangunan nasional?
Karena itu, sudah saatnya Indonesia melangkah lebih jauh: membentuk Gerakan Nasional Rumput Laut. Ini bukan sekadar program peningkatan produksi. Bukan pula kampanye seremonial. Gerakan nasional rumput laut harus menjadi gerakan pembangunan lintas kementerian, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga keuangan, dan—yang paling penting—masyarakat pesisir sebagai pelaku utama.
Dari komoditas menjadi agenda politik
Kata politisasi sering menimbulkan kecurigaan. Namun politik dalam pembangunan sesungguhnya adalah tentang menentukan apa yang menjadi prioritas negara, siapa yang memperoleh manfaat, dan ke mana anggaran publik diarahkan. Jika negara dapat memberikan prioritas politik kepada pangan, energi, infrastruktur, hilirisasi mineral, dan industri strategis, mengapa tidak kepada rumput laut?
Memolitisasi rumput laut dalam konteks ini berarti memberikan keberpihakan negara kepada masyarakat pesisir dan menjadikan sumber daya laut sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan.
Ini justru sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945. Kekayaan alam tidak boleh berhenti menjadi sumber keuntungan ekonomi bagi segelintir pelaku. Pengelolaannya harus menghasilkan kemakmuran rakyat, dilakukan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, serta memperhatikan efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, wawasan lingkungan, dan kemandirian. Rumput laut adalah salah satu contoh paling nyata bagaimana amanat konstitusi tersebut dapat diwujudkan.
Gerakan nasional, bukan proyek sesaat
Gerakan Nasional Rumput Laut harus dirancang sebagai ekosistem kebijakan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bertanggung jawab memastikan kawasan budidaya, teknologi, benih, dan tata kelola laut. Kementerian perindustrian mendorong hilirisasi. Kementerian perdagangan memperkuat pasar ekspor. Kementerian koperasi dan UMKM memperkuat kelembagaan pembudidaya. Lembaga keuangan menyediakan pembiayaan atau permodalan yang sesuai dengan karakter usaha pesisir. Perguruan tinggi dan lembaga riset menghasilkan inovasi. Pemerintah daerah memastikan implementasi di lapangan.
Dengan kata lain, rumput laut harus keluar dari pendekatan sektoral. Selama ini persoalannya bukan karena Indonesia tidak memiliki program, tetapi karena berbagai program sering berjalan sendiri-sendiri. Gerakan nasional rumput laut harus memutus fragmentasi tersebut.
Rumput laut sebagai pilar ekonomi biru
Dunia sedang bergerak menuju blue economy, yaitu pembangunan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya laut dengan tetap menjaga kesehatan ekosistem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rumput laut merupakan salah satu komoditas yang paling cocok dengan paradigma ini.
Budidaya rumput laut dapat dilakukan tanpa mengubah ekosistem daratan secara besar-besaran. Rumput laut tidak memerlukan air tawar dalam proses produksinya, tidak memerlukan pakan seperti budidaya hewan akuatik, dan memiliki potensi menyerap karbon serta nutrien dari lingkungan perairan.
Namun jangan sampai istilah blue economy hanya menjadi jargon. Jika masyarakat pesisir tetap miskin sementara nilai ekonomi laut terus meningkat, maka ekonomi biru belum benar-benar biru bagi mereka.
Ekonomi biru harus berarti laut yang sehat dan masyarakat pesisir yang sejahtera.
Indikator keberhasilan pembangunan rumput laut tidak boleh hanya berupa tonase produksi. Pemerintah perlu mengukur peningkatan pendapatan pembudidaya, nilai tambah di daerah, jumlah lapangan kerja, kualitas lingkungan, tingkat keterlibatan perempuan dan pemuda, serta kemampuan masyarakat mengakses pasar.
Dari blue food menuju ketahanan pangan
Rumput laut juga harus ditempatkan dalam agenda blue food. Ketika dunia menghadapi perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, tekanan terhadap lahan pertanian, dan kebutuhan pangan yang semakin besar, sumber pangan dari laut akan semakin penting.
Rumput laut memiliki potensi sebagai bahan pangan langsung maupun sebagai bahan baku pangan fungsional. Kandungan serat, mineral, senyawa bioaktif, dan karakteristik fungsionalnya membuka peluang pengembangan produk baru.
Indonesia seharusnya tidak hanya bertanya: “Berapa banyak rumput laut yang dapat kita ekspor?” Pertanyaan yang lebih strategis adalah:
“Berapa banyak nilai gizi, lapangan kerja, industri, dan kesejahteraan yang dapat kita ciptakan dari setiap kilogram rumput laut Indonesia?” Perubahan pertanyaan tersebut akan mengubah arah kebijakan.
Baca opini lainnya dari Prof. La Ode M. Aslan
1. Potensi biochar rumput laut untuk pertanian rendah karbon
2. Integrasi sawit-rumput laut untuk mewujudkan Biodiesel B50 di Indonesia
3. Menggagas Global Seaweed Certification Framework: Reformasi tata kelola perdagangan rumput laut dunia
Pilar kelima hilirisasi
Jika ingin membuat Gerakan nasional rumput laut lebih konkret, maka ada satu target politik yang perlu diletakkan di dalamnya: rumput laut harus menjadi salah satu pilar hilirisasi nasional. Hilirisasi selama ini lebih banyak dibicarakan dalam konteks mineral. Pendekatan tersebut penting, tetapi hilirisasi Indonesia tidak boleh hanya berbasis sumber daya ekstraktif.
Kita membutuhkan hilirisasi berbasis sumber daya hayati dan terbarukan. Rumput laut sangat cocok untuk itu.
Bayangkan apabila desa penghasil rumput laut tidak lagi hanya memiliki tempat pengeringan. Di kawasan tersebut berdiri unit pengolahan, laboratorium mutu, pusat inovasi, cold storage atau fasilitas penyimpanan yang sesuai, unit produksi pangan, industri hidrokoloid, bahan baku kosmetik, pupuk, biomaterial, hingga pusat logistik.
Dengan demikian, rantai nilai tidak lagi bergerak dari desa ke luar negeri dalam bentuk bahan mentah, tetapi sebagian besar nilai ekonomi diciptakan di desa-desa pesisir. Inilah hakikat hilirisasi yang berkeadilan!
Negara harus berani menjamin pembudidaya
Namun, hilirisasi tidak akan berhasil jika pembudidayanya tetap menjadi pihak yang paling lemah. Pembudidaya harus memperoleh akses terhadap benih unggul, teknologi, informasi pasar, pembiayaan, asuransi, dan perlindungan harga.
Koperasi pembudidaya termasuk koperasi merah putih perlu diperkuat bukan sekadar sebagai lembaga administratif, tetapi sebagai kekuatan ekonomi kolektif. Dengan volume produksi yang terkonsolidasi, koperasi dapat melakukan pembelian input, pengeringan, penyimpanan, pengolahan awal, negosiasi harga, bahkan menjual langsung kepada industri.
Tujuannya jelas: mengubah pembudidaya dari price taker (penerima harga) menjadi pelaku ekonomi yang memiliki posisi tawar.
Jangan bangun industri di atas laut yang sakit
Gerakan nasional rumput laut juga harus memiliki garis merah lingkungan. Tidak masuk akal mendorong produksi rumput laut sekaligus membiarkan kawasan budidaya tercemar. Pencemaran industri, aktivitas pertambangan, sedimentasi, perubahan arus, dan konflik pemanfaatan ruang laut dapat menghancurkan basis produksi masyarakat. Karena itu, tata ruang laut harus memberikan perlindungan yang jelas terhadap kawasan budidaya.
Jangan sampai kita berbicara tentang ekonomi biru sambil membiarkan laut berubah menjadi tempat pembuangan limbah. Keberlanjutan harus menjadi syarat utama, bukan aksesori kebijakan.
Gerakan nasional rumput laut dan SDGs
Gerakan ini juga dapat menjadi instrumen konkret untuk mencapai berbagai Sustainable Development Goals (SDGs). Gerakan ini dapat berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan, ketahanan pangan, pekerjaan layak, pertumbuhan ekonomi, industri dan inovasi, konsumsi-produksi berkelanjutan, aksi iklim, serta perlindungan ekosistem laut. Yang lebih penting, berbagai tujuan tersebut dapat dicapai secara bersamaan di wilayah yang sama.
Satu kawasan budidaya rumput laut dapat menciptakan pendapatan bagi keluarga, membuka pekerjaan bagi pemuda, memberikan ruang ekonomi bagi perempuan, menghasilkan bahan pangan, menyediakan bahan baku industri, sekaligus mendukung keberlanjutan ekosistem pesisir. Inilah keunggulan rumput laut yang sering tidak terlihat apabila kebijakan hanya menggunakan pendekatan sektoral.
Rumput laut dan Indonesia emas 2045
Visi Indonesia Emas 2045 membutuhkan transformasi ekonomi yang tidak hanya menghasilkan pertumbuhan, tetapi juga pemerataan dan keberlanjutan. Indonesia tidak dapat memasuki 2045 dengan pola ekonomi yang terlalu bergantung pada ekspor bahan mentah.
- Kita membutuhkan ekonomi yang menciptakan nilai tambah di dalam negeri.
- Kita membutuhkan industri yang tumbuh di luar Jawa.
- Kita membutuhkan lapangan kerja berkualitas di wilayah pesisir.
- Kita membutuhkan ekonomi rendah karbon.
- Dan kita membutuhkan pembangunan yang menjadikan masyarakat sebagai subjek, bukan sekadar objek.
Rumput laut dapat menjadi bagian dari jawaban tersebut.
Saatnya membuat “kontrak sosial” baru dengan masyarakat pesisir
Gerakan nasional rumput laut pada akhirnya bukan hanya tentang rumput laut. Gerakan ini merupakan kontrak sosial negara dengan masyarakat pesisir. Negara menyediakan ruang laut yang sehat, infrastruktur, teknologi, pembiayaan, perlindungan hukum, riset, pasar, dan industri.
Masyarakat menyediakan pengetahuan lokal, tenaga, inovasi, serta menjaga sumber daya yang menjadi sumber kehidupan mereka. Industri menciptakan pasar dan nilai tambah. Perguruan tinggi menyediakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan seluruh aktor tersebut bekerja dalam satu ekosistem kebijakan.
Jika model ini berhasil, Indonesia tidak hanya menghasilkan lebih banyak rumput laut. Indonesia akan menghasilkan lebih banyak kesejahteraan dari laut.
Sebuah usulan politik pembangunan
Karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan Gerakan Nasional Rumput Laut 2027–2045 sebagai agenda lintas pemerintahan yang terhubung dengan pencapaian Indonesia Emas 2045.
Gerakan tersebut setidaknya memiliki tujuh agenda besar:
- Perlindungan kawasan budidaya rumput laut melalui tata ruang laut berbasis daya dukung ekosistem.
- Revolusi benih dan teknologi budidaya untuk meningkatkan produktivitas dan ketahanan terhadap perubahan iklim.
- Kredit dan asuransi khusus pembudidaya dengan skema yang sesuai karakter usaha pesisir.
- Penguatan koperasi dan kelembagaan masyarakat untuk meningkatkan posisi tawar.
- Hilirisasi berbasis kawasan agar nilai tambah tercipta di daerah produksi.
- Riset dan inovasi nasional untuk pangan, Blue Food, farmasi, kosmetik, biomaterial, biofertilizer, bioplastik, dan produk bernilai tinggi lainnya.
- Sistem keberlanjutan untuk memastikan produksi, karbon, biodiversitas, dan kesejahteraan masyarakat dapat diukur.
Inilah bentuk politisasi yang diperlukan: bukan politisasi untuk memperoleh suara, tetapi politisasi untuk memperoleh keberpihakan negara.
Penutup: Memilih masa depan
Indonesia sebenarnya sedang menghadapi pilihan. Kita dapat terus menjadikan rumput laut sebagai komoditas mentah yang harganya ditentukan pasar, sementara masyarakat pesisir berada di ujung paling lemah dari rantai nilai. Atau kita dapat menjadikannya sebagai agenda strategis negara.
Pilihan kedua membutuhkan keberanian politik. Sebab pada akhirnya, pembangunan bukan sekadar persoalan berapa banyak yang diproduksi. Pembangunan adalah tentang siapa yang menikmati hasilnya dan apakah sumber daya tersebut masih tersedia bagi generasi berikutnya.
Rumput laut memberikan kesempatan langka untuk menggabungkan keduanya: kesejahteraan hari ini dan keberlanjutan masa depan. Karena itu, sudah saatnya kita berhenti bertanya apakah rumput laut layak menjadi prioritas.
Pertanyaan yang lebih tepat adalah: Mengapa kita belum menjadikannya prioritas?
Jika Indonesia sungguh-sungguh ingin menjadi negara maritim yang maju, berdaulat, adil, dan berkelanjutan pada 2045, maka mungkin sudah waktunya kita memulai sebuah gerakan besar yaitu: Gerakan Nasional Rumput Laut.
Bukan sekadar untuk menanam rumput laut. Tetapi untuk menanam kesejahteraan di sepanjang pesisir Indonesia.
***
