Indo Fisheries 2026 kembali menjadi wadah bagi pelaku usaha perikanan Indonesia untuk membahas berbagai perkembangan dan tantangan terkini di industri. Pameran dan forum bisnis ini berlangsung pada 16โ18 Juni 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), PIK 2, Tangerang.
Salah satu agenda utama dalam rangkaian acara tersebut adalah Seminar Indo Fisheries 2026 yang mengangkat tema โDaya Saing Perikanan Indonesia: Antara Standar Global dan Kepentingan Geopolitik.โ Seminar ini menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan dari sektor perikanan untuk membahas dinamika pasar global serta strategi meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia. Lebih dari 100 peserta dari berbagai kalangan turut mengikuti diskusi tersebut.
Diskusi yang dipandu oleh Sekretaris Jenderal Masyarakat Perikanan Nusantara, Nimmi Zulbainarni, menghadirkanย Syamsul Arifin, Country Coordinator Global Seafood Alliance, sebagai pembicara pertama. Ia menyoroti pentingnya sertifikasi dalam meningkatkan daya saing produk perikanan sekaligus membuka akses ke pasar ekspor yang lebih luas.
Menurut Syamsul, negara-negara pesaing seperti Ekuador, Vietnam, dan India telah memiliki jumlah sertifikasi yang jauh lebih banyak dibandingkan Indonesia. Meski demikian, ia memahami bahwa proses sertifikasi kerap menjadi tantangan bagi pelaku usaha, baik dari sisi pemahaman maupun biaya.ย Karena itu, ia menyarankan agar pelaku usaha lebih selektif dalam memilih sertifikasi yang paling relevan dengan kebutuhan pasar yang dituju.
โTidak semua sertifikasi harus dimiliki. Yang penting adalah memilih sertifikasi yang tepat sasaran dan memberikan nilai tambah bagi usaha,โ ujarnya.
Selanjutnya, Ketua Asosiasi Produsen Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I), Saut Hutagalung, membahas berbagai hambatan yang masih dihadapi eksportir produk perikanan. Beberapa di antaranya adalah meningkatnya berbagai biaya operasional, mulai dari produksi, pengemasan, hingga transportasi, akbiat ketegangan geopolitik di kawasan Teluk Persia.
Ia juga menyoroti proses sertifikasi Cesium-137 yang masih membutuhkan waktu cukup lama. Untuk memeriksa satu kontainer, misalnya, diperlukan waktu sekitar empat hingga lima jam. Kondisi ini berdampak pada keterlambatan proses ekspor dan pembayaran, tidak hanya untuk udang tetapi juga komoditas seafood lainnya.
โDi beberapa negara, pembayaran baru dilakukan setelah proses custom release selesai. Akibatnya, eksportir harus menunggu hingga tiga sampai empat bulan untuk menerima pembayaran,โ jelasnya.
Dari sektor budidaya, Ketua Shrimp Club Indonesia (SCI), Andi Tamsil, memaparkan sejumlah faktor yang memengaruhi daya saing udang Indonesia, baik dari aspek teknis maupun nonteknis.ย Dari sisi teknis, tantangan utama meliputi ketersediaan induk unggul, pengendalian penyakit, larangan penggunaan antibiotik, serta penerapan instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
Baca juga
1. USSEC dan ATI dorong penguatan posisi tilapia Indonesia di pasar ekspor
2. SCI dorong kekompakan dalam benahi tata kelola industri udang
3. Indonesia berhasil hapus hambatan ekspor rajungan ke pasar AS
โSejak 2006 kami terus mengampanyekan budidaya udang tanpa antibiotik,โ kata Andi.
Sementara dari sisi nonteknis, ia menyoroti ketergantungan ekspor udang Indonesia terhadap pasar Amerika Serikat yang masih mencapai sekitar 70 persen. Selain itu, proses perizinan usaha tambak udang dinilai masih dapat disederhanakan.
Menurut Andi, jumlah izin yang sebelumnya mencapai 29 jenis kini berhasil ditekan menjadi sekitar 10 jenis melalui berbagai upaya yang dilakukan SCI. Namun, beberapa perizinan tertentu masih memerlukan penyempurnaan agar lebih mendukung iklim investasi.
Tuntutan baru dari konsumen
Perspektif berbeda disampaikan oleh CEO Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia (AP2HI), Janti Djuari. Ia menjelaskan bahwa pasar premium untuk produk tuna kini mengalami perubahan signifikan. Jika sebelumnya konsumen hanya berfokus pada kesegaran produk, kini mereka juga menuntut informasi terkait asal-usul produk, legalitas, dan keberlanjutan proses penangkapan.
โKonsumen saat ini ingin tahu di mana ikan ditangkap, bagaimana metode penangkapannya, hingga apakah prosesnya sesuai dengan prinsip keberlanjutan,โ ujarnya.
Untuk menjawab tuntutan tersebut, AP2HI terus mendorong pemenuhan standar global melalui berbagai sertifikasi serta digitalisasi rantai pasok yang melibatkan nelayan skala kecil.
Dari sisi pemerintah, Direktur Pemasaran Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Erwin Dwiyana, menjelaskan bahwa posisi Indonesia sebagai eksportir produk perikanan dunia turun dari peringkat ke-9 pada 2024 menjadi ke-10 pada 2025. Meski demikian, nilai ekspor Indonesia tetap tumbuh sebesar 5,1 persen pada periode tersebut.
Penurunan peringkat ini terjadi karena negara-negara eksportir utama lainnya juga mencatat pertumbuhan yang lebih tinggi, seperti Norwegia, Ekuador, dan Chili.ย Erwin menilai tantangan terbesar saat ini bukan lagi tarif impor, melainkan berbagai standar global yang semakin ketat. Menurutnya, standar terkait keamanan pangan, ketertelusuran produk (traceability), hingga jejak karbon kini berfungsi layaknya hambatan perdagangan baru.
โJika dulu tantangan utama adalah tarif impor, sekarang pelaku usaha harus menyiapkan biaya tambahan untuk memenuhi berbagai standar global,โ ujarnya.
Untuk meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia, KKP terus mendorong berbagai strategi, antara lain penguatan hubungan bilateral, kerja sama antarpemerintah untuk membuka akses pasar, sertifikasi halal bagi pasar negara muslim, diversifikasi produk, serta penguatan branding produk olahan seafood Indonesia.
Sementara itu, Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Yanti Permatasari, menekankan pentingnya ketahanan pangan sebagai instrumen strategis dalam geopolitik global.ย Menurut Yanti, negara yang mampu menjaga ketersediaan pangan akan memiliki posisi tawar yang lebih kuat di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
Ia juga mengingatkan bahwa stabilitas pangan dunia saat ini menghadapi berbagai ancaman, mulai dari konflik geopolitik di Timur Tengah, kebijakan perdagangan Amerika Serikat, hingga potensi fenomena El Niรฑo di masa mendatang.
Untuk memperkuat daya saing sektor perikanan, Kemenko Pangan menyiapkan sejumlah langkah strategis, antara lain pengembangan komoditas unggulan berbasis daerah, pemberdayaan masyarakat pesisir, penguatan rantai pasok produk perikanan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), optimalisasi sistem rantai dingin (cold chain), serta perluasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha.
***
